Denpasar, September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap aset negara yang berada di bawah tanggung jawab Kanwil dikelola sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menekankan bahwa hasil audit yang dilakukan merupakan sarana evaluasi penting untuk memperbaiki tata kelola. “Saya instruksikan agar tindak lanjut atas hasil audit dilakukan secara serius. Kita harus melihatnya bukan hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga aset negara dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya. Ia menambahkan, kerja sama dengan Sekretariat Jenderal terus diperkuat untuk memastikan percepatan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
Kanwil Kementerian Hukum Bali juga terus melakukan pembenahan internal melalui penyempurnaan prosedur administrasi dan pemanfaatan aset negara. Setiap langkah perbaikan diarahkan agar pengelolaan BMN lebih tertib dan memberikan manfaat optimal, baik untuk kebutuhan kelembagaan maupun pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan serta aset negara.
Selain itu, Kanwil Kementerian Hukum Bali memastikan koordinasi lintas unit kerja berjalan intensif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan BMN. Sinergi yang dibangun diharapkan dapat memperkuat konsistensi pelaksanaan aturan dan mempercepat proses tindak lanjut administrasi. Dengan demikian, setiap aset negara dapat dimanfaatkan secara tepat guna, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sebagai penutup, Kepala Kantor Wilayah kembali menegaskan bahwa langkah tindak lanjut yang dilakukan bukan hanya untuk memenuhi kewajiban formal, tetapi juga wujud nyata tanggung jawab institusional. Kanwil Kementerian Hukum Bali berkomitmen menjaga integritas dan memastikan pengelolaan BMN yang transparan serta akuntabel, sehingga aset negara benar-benar memberi nilai tambah bagi kepentingan publik.
