Denpasar, 11 September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Pemerintah Kota Denpasar. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, dan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bertempat di Kantor Wali Kota Denpasar. Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang layanan hukum, mulai dari pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan, konsultasi hukum, bantuan hukum, hingga perlindungan kekayaan intelektual. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan tata kelola hukum yang transparan, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kakanwil Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kota Denpasar yang mencapai 98,90%. "Capaian IRH Kota Denpasar sebesar 98,90% adalah bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola hukum yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujarnya. Ia juga menyoroti keberhasilan Kota Denpasar dalam membentuk Pos Pelayanan Hukum Desa di seluruh 27 desa dan 16 kelurahan, sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses layanan hukum lebih dekat dan lebih mudah. Tidak hanya itu, terdapat 23 desa dan kelurahan sadar hukum yang didukung 430 paralegal aktif, menjadi kekuatan penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.
Lebih lanjut, Eem Nurmanah menegaskan bahwa Nota Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata kerja sama untuk memperluas akses keadilan dan memperkuat budaya hukum. "Nota Kesepakatan ini merupakan langkah konkret untuk memperluas akses keadilan, memperkuat budaya hukum, dan menghadirkan tata kelola hukum berbasis digital di Denpasar," tegasnya. Ia menyebutkan bahwa sinergi ini akan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Selain itu, Kanwil Kemenkum Bali juga berkomitmen untuk menghadirkan tata kelola hukum berbasis digital. Transformasi ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum secara cepat, transparan, dan efisien.
Dalam bidang kekayaan intelektual, Kakanwil menekankan pentingnya optimalisasi perlindungan karya kreatif masyarakat Denpasar. Menurutnya, perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya menjadi alat perlindungan hukum, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Kami berkomitmen memperkuat perlindungan kekayaan intelektual, termasuk bagi kreator penyandang disabilitas, agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam mengekspresikan karya dan inovasi," kata Eem. Hal ini sejalan dengan komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam memperkuat layanan kekayaan intelektual yang inklusif.
Sementara itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Bali atas dukungan yang konsisten diberikan. "Kami menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Kemenkum Bali yang selama ini telah banyak membantu, terutama dalam harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah," ujarnya. Ia menekankan bahwa upaya ini telah menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Denpasar. "Hadirnya Kanwil Kemenkum Bali sebagai mitra strategis menjadikan regulasi di Kota Denpasar lebih berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," imbuhnya.
Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, Pemerintah Kota Denpasar bersama Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen menghadirkan layanan hukum yang inklusif, modern, dan adaptif. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hukum, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. "Kerja sama ini akan semakin memperkuat Denpasar sebagai kota kreatif yang berdaya saing, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," pungkas Jaya Negara. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Denpasar menuju tata kelola hukum yang lebih maju dan berdaya saing tinggi.
