Denpasar, 7 November 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti kegiatan pengarahan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan dihadiri oleh jajaran pimpinan dan pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Bali.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah; Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana; para Analis SDM, serta Pranata Komputer. Kehadiran seluruh unsur ini mencerminkan komitmen Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dr. Dhahana Putra, dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan akan digelar pada tanggal 13 November 2025 dengan metode Paper Based Test (PBT). Untuk peserta wilayah Jabodetabek, ujian akan dilaksanakan di BPSDM Hukum, sedangkan peserta di luar Jabodetabek akan mengikuti ujian di kantor wilayah masing-masing. Tahapan wawancara teknis akan dilaksanakan sehari setelahnya, pada 14 November 2025, secara daring.
Ia menekankan pentingnya kesiapan teknis dari setiap kantor wilayah, termasuk penyediaan ruang ujian yang memadai, jaringan internet stabil, serta fasilitas pendukung lainnya agar pelaksanaan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Selanjutnya, Direktur Fasilitasi Perancangan Perda dan Perkada serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti, S.H., M.H., memberikan pemaparan mengenai ketentuan Permenpan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur tiga aspek utama, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.
Dalam aspek teknis, peserta diuji kemampuannya dalam menganalisis urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan, menyusun instrumen hukum, serta melaksanakan pembinaan dan penerapan prinsip-prinsip perancangan yang sesuai ketentuan. Adapun penilaian meliputi dua kategori, yaitu pengetahuan umum yang menilai dasar-dasar hukum dan pembentukan peraturan, serta pengetahuan khusus yang mengukur kemampuan teknis dalam penyusunan instrumen hukum. Nilai minimal kelulusan ditetapkan sebesar 70%, dengan waktu pelaksanaan ujian selama 240 menit.
Perwakilan dari Pusdatin Kementerian Hukum, Trastian S. Wibowo, memaparkan penggunaan aplikasi yang akan menjadi platform utama pelaksanaan uji kompetensi. Melalui aplikasi ini, seluruh proses mulai dari pendaftaran, unggah dan verifikasi dokumen, hingga pelaksanaan ujian dan penilaian hasil dilakukan secara daring. Sistem ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan uji kompetensi berjalan transparan, efisien, dan terintegrasi.
Sebagai tindak lanjut dari pengarahan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali segera melakukan langkah koordinatif untuk memastikan kesiapan pelaksanaan uji kompetensi pada tanggal 13–14 November 2025. Persiapan meliputi pengecekan fasilitas ruangan, penguatan jaringan internet, serta pembagian peran bagi petugas pendukung agar pelaksanaan di lingkungan Kanwil berjalan optimal.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali berkomitmen untuk mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam menciptakan perancang peraturan perundang-undangan yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi. Upaya ini sejalan dengan semangat transformasi SDM aparatur hukum yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan publik dan penguatan tata kelola hukum nasional.
