DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti kegiatan Pilot Project Self-Assessment Indeks Kapabilitas Kelembagaan (IKK) yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi di Ruang Arjuna, Selasa (7/4). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Bagian Tata Usaha dan Umum, Divisi Pelayanan Hukum, serta Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.
Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, dengan menghadirkan narasumber Ibu Niken dan Ibu Meliana dari Biro Perencanaan, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dalam pembukaan, I Nengah Sukadana menegaskan pentingnya penilaian mandiri sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola kelembagaan di lingkungan kerja.
“Melalui self-assessment ini, kita diharapkan mampu menilai kondisi organisasi secara objektif sehingga hasilnya dapat menjadi dasar perbaikan yang terukur dalam mendukung reformasi birokrasi,” ujar I Nengah Sukadana. Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti proses penilaian dengan sungguh-sungguh demi memperoleh data yang akurat.
Dalam pemaparan materi, narasumber menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah. Penilaian tersebut dirancang untuk mendorong organisasi yang lebih adaptif, kolaboratif, serta mampu bertransformasi secara digital dalam menjawab kebutuhan pelayanan publik.
Empat unsur utama yang menjadi komponen penilaian meliputi ketepatan fungsi, ketepatan ukuran, tata kelola, dan ketepatan proses dalam organisasi. Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner yang mencakup sejumlah aspek organisasi serta wawancara untuk pendalaman informasi.
Partisipasi aktif seluruh unit sangat diperlukan agar hasil penilaian benar-benar mencerminkan kondisi organisasi dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penataan kelembagaan ke depan.
