DENPASAR - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali turut berpartisipasi aktif dalam Kegiatan Evaluasi Media Monitoring: Media Konvensional dan Media Sosial Kementerian Hukum yang digelar secara daring pada Selasa (16/9). Acara ini bertujuan untuk mengoptimalkan strategi komunikasi dan pengelolaan citra publik di seluruh jajaran Kementerian Hukum.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Hukerma), Ronald S. Lumbuun, yang menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas diseminasi informasi lembaga. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil evaluasi komprehensif dari media monitoring yang diselenggarakan oleh Biro Hukerma bersama Kurasi Media. "Evaluasi ini mencakup pemantauan media konvensional dan media sosial untuk Kemenkumham, dengan data yang terangkum hingga bulan Agustus 2025," ujar Ronald S. Lumbuun.
Lebih lanjut, ia memaparkan detail mengenai metode dan alat monitoring yang digunakan. Menurutnya, pemantauan media dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi pihak ketiga, Kurasi Media, yang berfungsi mengumpulkan data berita di media siber yang telah terdaftar dalam daftar Kemenkum. "Proses ini sangat efisien karena menggunakan kata kunci dan hashtag yang telah ditentukan. Hal ini memungkinkan setiap unit kerja di Kemenkum untuk melakukan pemantauan secara mandiri melalui dashboard Kurasi," jelasnya, menekankan pentingnya kemandirian dalam pengelolaan informasi.
Kegiatan Evaluasi Media Monitoring ini juga menghadirkan Tim Kurasi Media Nusantara yang diketuai oleh Ibu Golda. Dalam paparannya, Tim Kurasi Media menyampaikan materi pemantauan media konvensional dan media sosial yang mencakup metode pengumpulan berita dan analisis performa media sosial. Evaluasi media sosial, khususnya, mengukur dua metrik penting: Akun Teraktif dan Akun Terpopuler.
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh fungsional Pranata Humas dan staf pengelola kehumasan Kemenkum ini diharapkan mampu mengidentifikasi kendala dan mencari solusi terkait proses media monitoring.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, dalam keterangan tertulisnya menyatakan, “Melalui kegiatan ini, kami di Kemenkumham Bali dapat mengoptimalkan strategi komunikasi publik untuk memastikan setiap informasi dan program kerja tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Ini adalah langkah penting untuk terus meningkatkan citra positif lembaga dan pelayanan kami.” tutupnya.
