Tangerang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum, bertempat di Nusantara Hall 1, Hotel Santika Premiere ICE BSD City, Senin (26/1).
Kegiatan ini diikuti sebagai bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan BMN yang tertib, akurat, transparan, dan akuntabel. Proses rekonsiliasi dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi data Laporan Keuangan serta BMN Kanwil Kemenkum Bali secara langsung dan berjenjang.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesesuaian pencatatan transaksi keuangan dan pengelolaan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembukaan kegiatan diawali dengan penyampaian laporan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum yang menegaskan bahwa rekonsiliasi dan pemutakhiran data bertujuan untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum Tahun 2025 yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum yang menekankan pentingnya peran seluruh satuan kerja dan kantor wilayah, termasuk Kanwil Kemenkum Bali, dalam menjamin keandalan dan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan dan BMN. Inspektur Jenderal juga menyampaikan sejumlah atensi strategis sebagai pedoman pelaksanaan rekonsiliasi.
Atensi tersebut meliputi penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 yang akuntabel dan akurat, kepatuhan terhadap ketentuan pencatatan transaksi keuangan dan aset negara, kecermatan penggunaan akun belanja yang berpotensi menjadi temuan, serta penyelesaian permasalahan laporan keuangan dan BMN secara cepat dan tepat waktu. Selain itu, ditekankan pula pentingnya membangun komunikasi dan sinergi yang positif serta meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelola keuangan dan BMN.
Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Tahun 2025 dilaksanakan selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Januari 2026.
Melalui keikutsertaan aktif dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan BMN yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari penerapan prinsip good governance di lingkungan Kementerian Hukum.
