Denpasar – Dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan beberapa agenda di awal Bulan April, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar rapat persiapan kedatangan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej.
Rapat dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, bersama jajaran tim panitia kegiatan, Kamis (25/6) bertempat di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkum Bali.
Dalam rapat tersebut dibahas secara menyeluruh kesiapan pelaksanaan agenda di awal bulan April, yakni kedatangan Menteri Hukum dalam rangka kegiatan Penyerahan Sertifikat Kekayaan Intelektual Provinsi Bali dan Temu Wicara dengan UMKM di Kabupaten Klungkung Tahun 2026, yang direncanakan akan dihadiri oleh Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pada kegiatan tersebut juga akan diserahkan piagam inovasi Program Artha Karya yang akan diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
Selain itu, juga dibahas kedatangan Wakil Menteri Hukum pada kegiatan Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru Tahun 2026 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, serta kunjungan kerja DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Tahun 2026 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.
Eem Nurmanah menekankan pentingnya keterlibatan seluruh bagian/bidang yang termasuk dalam tim kepanitiaan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan agar setiap tim memperhatikan detail teknis pelaksanaan, mulai dari kesiapan lokasi, susunan acara, hingga dukungan administrasi dan protokoler.
“Kegiatan ini merupakan momentum penting dalam mendukung pelayanan hukum kepada masyarakat serta penguatan regulasi di daerah. Oleh karena itu, seluruh panitia diharapkan dapat bekerja secara optimal dan menjaga sinergi agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar tanpa kendala. Kita juga patut bangga terhadap pencatatan pengetahuan ogoh-ogoh di Provinsi Bali sebagai bagian dari upaya pelindungan kekayaan intelektual komunal,” ujarnya.
Lebih lanjut, rapat juga membahas pembagian tugas masing-masing tim, kesiapan bahan paparan, serta langkah antisipatif guna mencegah potensi kendala selama kegiatan berlangsung.
Melalui rapat persiapan ini, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan kunjungan Menteri Hukum, Wakil Menteri Hukum, serta DPR RI dapat terlaksana secara maksimal serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan pemahaman hukum dan perlindungan kekayaan intelektual di Provinsi Bali.
