Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Tabanan tentang pencabutan dua Peraturan Bupati pada Selasa (28/4) secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Amertha Buana, serta tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Bali. Rapat membahas pencabutan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2005 dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 yang mengatur sanksi serta struktur organisasi Perumda Air Minum.
Dalam pembahasan, disampaikan bahwa pengharmonisasian dilakukan sebagai upaya penyesuaian regulasi daerah terhadap ketentuan yang lebih tinggi, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 yang menegaskan penguatan tata kelola Perumda pada kewenangan Direksi. Selain itu, perubahan regulasi juga mempertimbangkan kebutuhan penyesuaian terhadap kondisi hukum terkini serta dinamika pengelolaan organisasi.
“Pengharmonisasian ini penting untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi, sekaligus menghindari kekosongan hukum dalam masa transisi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” ujar Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum.
Dalam proses pencermatan, tim perancang memberikan beberapa masukan teknis penulisan serta penekanan pada pengaturan masa transisi, khususnya terkait sanksi dan tata kelola organisasi. Hal ini menjadi perhatian penting agar perubahan regulasi dapat diimplementasikan secara efektif tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat.
Rapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan untuk segera menindaklanjuti penyempurnaan rancangan peraturan melalui proses administrasi lebih lanjut. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang harmonis, berkualitas, dan implementatif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kegiatan pengharmonisasian ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Bali dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, sehingga setiap regulasi yang dihasilkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
