Denpasar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis Program Pembinaan Hukum Nasional secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (22/1/2026).
Rapat kerja teknis tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI, Min Usihen, didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPHN.
Dalam arahannya, Min Usihen menyampaikan arah kebijakan BPHN Tahun 2025–2029 yang berfokus pada penguatan budaya hukum masyarakat, pembangunan hukum nasional yang berkepastian dan berkeadilan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan Kementerian Hukum yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Selain itu, sasaran program pembinaan hukum nasional diarahkan pada peningkatan manfaat dan dampak peraturan perundang-undangan terhadap pembangunan hukum nasional, peningkatan kepatuhan hukum lembaga dan masyarakat, serta peningkatan kualitas dan kepuasan layanan pembinaan hukum.
Min Usihen juga menekankan pentingnya komitmen seluruh kantor wilayah dalam mendukung perjanjian kinerja Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan target program nasional.
Sejalan dengan arahan Menteri Hukum, BPHN terus mendorong transformasi digital dalam layanan hukum, termasuk optimalisasi pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah dibentuk di berbagai wilayah. Posbankum diharapkan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pelaporan Pos Bantuan Hukum diminta untuk dilakukan secara real time guna memastikan efektivitas layanan yang telah dilaunching, sekaligus meningkatkan kualitas data pelaksanaan bantuan hukum,” ujar Min Usihen.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan program kerja oleh masing-masing Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan komitmen jajaran Kanwil Kemenkum Bali dalam mendukung penuh kebijakan dan program pembinaan hukum nasional.
“Kami siap menindaklanjuti seluruh arahan dari BPHN, khususnya dalam penguatan layanan pembinaan hukum serta optimalisasi Pos Bantuan Hukum agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Eem Nurmanah.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumBali
#EemNurmanah
