Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti kegiatan Policy Talks 2026 bertema “Strategi Penguatan Analisis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Provinsi Banten” yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Banten secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (27/04).
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Bali.
Acara diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten, Dr. Pagar Butar Butar, yang menegaskan bahwa penguatan analisis kebijakan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di daerah. Ia menyampaikan bahwa kapasitas aparatur yang mumpuni akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, responsif, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan.
Dalam sesi pemaparan materi, narasumber Widhi Novianto menjelaskan konsep dasar analisis kebijakan publik, termasuk siklus kebijakan yang mencakup tahapan identifikasi masalah, perumusan tujuan, penyusunan alternatif solusi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Ia juga menekankan pentingnya penerapan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti.
“Keputusan publik harus didasarkan pada data dan bukti empiris agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran strategis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sebagai penyedia informasi valid dan rekomendasi kebijakan yang komprehensif pada setiap tahapan proses kebijakan.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai isu strategis, antara lain penerapan kebijakan berbasis bukti di daerah, optimalisasi peran analis kebijakan, serta pentingnya dukungan pimpinan dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kualitas kebijakan publik.
Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa penguatan fungsi analis kebijakan perlu didukung oleh peningkatan kompetensi, ketersediaan data yang memadai, serta jejaring koordinasi antarinstansi guna memastikan rekomendasi kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali memperoleh pemahaman strategis terkait penguatan analisis kebijakan sebagai instrumen penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan diakhiri dengan harapan agar seluruh peserta dapat mengimplementasikan materi yang diperoleh dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan di instansi masing-masing, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
