DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti secara virtual Pembukaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026 Tingkat Satuan Kerja dan Kantor Wilayah, Rabu (1/7).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, bersama Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kanwil Kemenkum Bali melalui Zoom Meeting.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum, Sri Yusfini Yusuf, yang menegaskan bahwa rekonsiliasi dan pemutakhiran data merupakan tahapan penting dalam memastikan tersusunnya laporan keuangan dan laporan BMN Semester I Tahun 2026 yang akurat, akuntabel, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dalam arahannya, Sri Yusfini Yusuf mengingatkan seluruh satuan kerja untuk memastikan proses rekonsiliasi dilakukan secara lengkap, tepat waktu, dan mampu menyelesaikan setiap perbedaan data yang ditemukan. Ia juga menekankan pentingnya tertib administrasi, pemutakhiran data secara berkelanjutan, penguatan koordinasi antar pengelola keuangan dan BMN, serta percepatan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Selain itu, Kepala Biro Keuangan menyampaikan sejumlah hal yang masih memerlukan perhatian bersama, di antaranya penyelesaian to do list pada aplikasi MyIntress, kesesuaian penggunaan akun pendapatan, belanja, dan persediaan, penyelesaian jurnal transaksi akrual, keselarasan pelaporan capaian output, penyesuaian tarif sewa rumah dinas, hingga penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kanwil Kemenkum Bali telah melakukan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan pembahasan rekonsiliasi yang dijadwalkan pada 2 Juli 2026. Persiapan tersebut meliputi penyusunan dan verifikasi Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN), serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan. Tim Keuangan dan BMN juga telah melakukan koordinasi internal untuk memastikan seluruh data yang disampaikan telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
