DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum Bali) mengikuti Forum Group Discussion (FGD) terkait persiapan evaluasi serta penyampaian petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025 di lingkungan Kementerian Hukum, Kamis (6/2) bertempat di Ruang Arjuna.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta tim pokja Pembangunan ZI Kanwil Kemenkum Bali. Tujuan utama FGD ini adalah memastikan pembangunan ZI tetap berjalan sesuai standar yang ditetapkan, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam kegiatan ini, Inspektur Wilayah V yang diwakili oleh Auditor Madya, Titut Sulistyaningsih, memaparkan berbagai persiapan evaluasi serta petunjuk teknis dalam pemantauan pembangunan ZI. Selain itu, diskusi juga menyoroti restrukturisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang direncanakan akan dibagi menjadi empat kementerian pada tahun 2025.
Pada kesempatan tersebut, disampaikan pula bahwa capaian indeks reformasi birokrasi tahun sebelumnya mencapai angka 83,63, dan hingga saat ini, 75% satuan kerja di lingkungan Kemenkum telah berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy, AK, menegaskan bahwa evaluasi ini memiliki peran krusial dalam memastikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Monitoring dan evaluasi ZI menjadi aspek penting dalam mempertahankan predikat WBK/WBBM, sekaligus memastikan komitmen seluruh jajaran terhadap reformasi birokrasi.
Transformasi digital juga menjadi perhatian utama dalam diskusi ini, dengan fokus pada inovasi layanan serta penguatan komitmen pimpinan dalam pembangunan ZI. Selain itu, disampaikan bahwa satuan kerja yang tidak lagi memenuhi kriteria WBK/WBBM berpotensi mengalami pencabutan predikat. Oleh karena itu, monitoring berkala dan inovasi berkelanjutan dalam pelayanan publik menjadi kunci utama dalam mempertahankan dan meningkatkan predikat tersebut.
Keberhasilan satuan kerja dalam memperoleh predikat WBBM diharapkan dapat menjadi role model bagi instansi lain, termasuk pemerintah daerah. Unit kerja yang telah meraih predikat WBK pun didorong untuk terus mengedukasi serta meningkatkan kualitas layanan publik agar predikat WBK dapat berlanjut ke tingkat WBBM.
Melalui FGD ini, diharapkan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dapat terus berjalan optimal, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
