Denpasar, 24 November 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum kembali melaksanakan fasilitasi pengharmonisasian terhadap tujuh Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Jembrana. Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan dibuka langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah.
Dalam sambutannya, Mustiqo Vitra Ardhiansyah memberikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mengajukan proses harmonisasi serta menegaskan pentingnya penyempurnaan regulasi secara terukur dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Jembrana, antara lain Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bagian Organisasi Setda, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana beserta tim.
Pada sesi pembahasan, tim Kanwil Kemenkum Bali melakukan pencermatan dan penyelarasan terhadap tujuh Ranperbup yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang pada prinsipnya mencakup penyesuaian standar harga satuan daerah, penyempurnaan struktur organisasi perangkat daerah dan unit pelaksana teknis, serta penguatan tata kelola kelembagaan di berbagai sektor seperti kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, lingkungan hidup, hingga penguatan fungsi sekretariat dan badan daerah. Seluruh pembahasan dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan regulasi tersebut selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tim Kanwil Kemenkum Bali memberikan sejumlah masukan teknis, khususnya yang berkaitan dengan penegasan batas kewenangan perangkat daerah, ketepatan jenis pengaturan, serta kecermatan teknik penyusunan draf sesuai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Bagian Hukum menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan serta menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh hasil harmonisasi pada tahap penyempurnaan draf berikutnya.
Dengan terselaraskannya tujuh rancangan regulasi tersebut, harmonisasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat landasan hukum bagi perangkat daerah, namun juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Jembrana. Penyempurnaan struktur layanan, peningkatan ketepatan regulasi, serta penguatan fungsi kelembagaan akan mendorong pelayanan publik yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
