Denpasar – Upaya memperluas jangkauan informasi hukum kepada masyarakat terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Denpasar pada Selasa (24/02/2026). Kolaborasi ini diharapkan menjadi sarana efektif dalam menyampaikan berbagai layanan dan program hukum kepada masyarakat secara lebih masif dan merata.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, dalam sambutannya menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata dalam menghadirkan akses informasi hukum yang kredibel dan mudah dijangkau masyarakat.
“Kerja sama ini bukan sekadar seremonial, tetapi langkah strategis kami untuk memastikan masyarakat Bali mendapatkan haknya atas informasi hukum yang valid, akurat, dan edukatif,” ujar Eem.
Eem menambahkan bahwa melalui kolaborasi ini, berbagai informasi layanan hukum diharapkan dapat tersampaikan secara lebih luas, termasuk layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, serta keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa-desa sebagai sarana akses keadilan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala RRI Denpasar, Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk mendukung penyebaran informasi layanan hukum kepada masyarakat Bali. Taufan menegaskan bahwa sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan.
Taufan juga memaparkan sejumlah program siaran RRI yang berpotensi dikolaborasikan dengan Kanwil Kemenkum Bali, baik dalam bentuk dialog interaktif, talkshow edukatif, maupun siaran informasi layanan publik yang dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah.
Melalui penandatanganan PKS ini, Kanwil Kemenkum Bali berharap sinergi dengan RRI Denpasar dapat semakin memperkuat literasi hukum masyarakat serta mendukung terwujudnya layanan hukum yang semakin mudah diakses, transparan, dan inklusif di Provinsi Bali.
