DENPASAR — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali menggelar kegiatan Sosialisasi strategis guna mematangkan implementasi dan skema pelatihan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa, Senin (13/07). Kegiatan ini bertujuan memperluas akses keadilan di Bali, khususnya bagi masyarakat rentan yang kesulitan menjangkau layanan hukum profesional.
Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bali, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, yang menekankan pentingnya optimalisasi peran Posbakum desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan hukum masyarakat.
Kegiaran dilanjutkan dengan pengarahan langsung dari Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah. Dalam sambutannya, Eem menyoroti peran vital paralegal yang bertugas di lapangan. "Mereka adalah garda terdepan yang menjembatani masyarakat, khususnya mereka yang berada pada posisi kurang beruntung, untuk memperoleh akses atas keadilan. Mereka menjadi ujung tombak dalam memberikan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pendampingan non-litigasi bahkan advokasi," tegas Eem.
Sejak diresmikan pada akhir Desember 2025, pembentukan Posbakum di Bali menunjukkan perkembangan yang sangat masif. Eem melaporkan bahwa saat ini telah terbentuk sebanyak 717 Pos Bantuan Hukum yang tersebar di seluruh desa/kelurahan se-Provinsi Bali. Lebih lanjut, terdapat 2.797 orang Paralegal Penggerak Posbankum yang telah terekam dalam sistem pelaporan.
Aktivitas pelayanan pos tersebut juga tercatat sangat tinggi. Hingga 11 Juli 2026, telah terdata sebanyak 2.625 laporan layanan Posbankum. Rincian pelayanan tersebut meliputi konsultasi dan informasi hukum sebanyak 1.670 layanan, perdamaian di luar pengadilan sebanyak 798 layanan, bantuan hukum dan advokasi sebanyak 147 layanan, serta rujukan advokat sebanyak 10 layanan.
Adapun tiga Posbankum yang menduduki peringkat teraktif di Provinsi Bali saat ini adalah Posbankum Dauh Puri Kaja di Kota Denpasar dengan 158 laporan, Posbankum Melinggih Kelod di Kabupaten Gianyar dengan 51 laporan, dan Posbankum Ulakan di Kabupaten Karangasem dengan 46 laporan.
Mengingat tingginya angka layanan dan peran penting para paralegal, Kanwil Kemenkum Bali telah menggandeng Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi selaku Pemberi Bantuan Hukum untuk menyelenggarakan pelatihan paralegal secara periodik. Hingga pertengahan 2026 ini, Kanwil Kemenkum Bali telah menyelenggarakan dua kali pelatihan paralegal serentak se-Provinsi Bali.
Program pelatihan ini akan terus berlanjut guna meningkatkan kualitas dari kurang lebih 8.000 paralegal yang tercatat dalam SK Perbekel/Lurah se-Provinsi Bali dalam target waktu satu tahun.
Guna menyukseskan rencana pelatihan ketiga mendatang, Eem secara khusus meminta arahan dari Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Constantinus Kristomo, yang hadir dalam rapat tersebut.
Arahan dan bimbingan dari BPHN dinilai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelatihan mematuhi regulasi terbaru. Regulasi tersebut khususnya mengenai Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, serta kaitannya dengan peran OBH terakreditasi.
Melalui sinergi yang matang antara Kanwil Kemenkum, BPHN, dan OBH, diharapkan standarisasi pelayanan paralegal di tingkat desa dapat terus meningkat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bali.
