Gianyar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan evaluasi berjalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Anti Korupsi (SPAK), Sistem Pengendalian Kinerja Pegawai (SPKP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026 di BRIDA dan Bagian Hukum Kabupaten Gianyar, Selasa (3/3/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Gubernur dan Ruang Bagian Hukum Kabupaten Gianyar.
Evaluasi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, bersama jajaran Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum. Turut hadir Kepala Biro Hukum Setda Kabupaten Gianyar, Kepala BRIDA Kabupaten Gianyar, serta perangkat daerah terkait.
Kegiatan diawali dengan pengarahan Kepala Kantor Wilayah yang menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan implementasi penguatan integritas, pengendalian kinerja, dan peningkatan kualitas layanan publik berjalan secara konsisten dan terukur. Selanjutnya, Tim BSK melaksanakan survei langsung di Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar dengan menggali alur koordinasi, kecepatan respons, kualitas pendampingan, serta menerima saran dan masukan guna meningkatkan efektivitas layanan.
Kepala Bagian Hukum Kabupaten Gianyar, I Wayan Madi, menyampaikan apresiasi atas pendampingan harmonisasi peraturan daerah dan fasilitasi konsultasi hukum yang selama ini diberikan. Sementara itu, perwakilan BRIDA Kabupaten Gianyar menyampaikan bahwa layanan fasilitasi Kekayaan Intelektual, khususnya pendampingan pendaftaran hak cipta dan merek, telah berjalan baik serta memberikan dampak positif bagi perangkat daerah dan pelaku inovasi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan bahwa hasil evaluasi dan masukan dari pemerintah daerah akan menjadi bahan perbaikan layanan ke depan.
"Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang responsif, profesional, dan berintegritas,” ujar Eem Nurmanah.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Bali akan melakukan evaluasi internal, menyusun langkah perbaikan pada aspek percepatan respons dan penguatan koordinasi teknis, serta meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan kepada perangkat daerah dan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Kanwil Kemenkum Bali dan Pemerintah Kabupaten Gianyar semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
