Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menunjukkan komitmennya dalam mendukung perluasan akses keadilan bagi masyarakat dengan mengikuti secara daring peresmian 1.585 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa dan kelurahan se-Provinsi Jambi, Selasa (28/04/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, serta unsur Forkopimda.
Menteri Hukum Supratman menyampaikan bahwa keberadaan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum, baik untuk perkara perdata maupun pidana yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
“Semoga ini bisa dimanfaatkan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai sengketa. Kita ingin akses keadilan hadir untuk semua, tanpa harus jauh-jauh mencari bantuan hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Supratman menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program tersebut, mulai dari pemerintah daerah, aparat kepolisian melalui Bhabinkamtibmas, TNI melalui Babinsa, hingga organisasi bantuan hukum.
Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong penguatan peran paralegal di desa. Rencananya, setiap desa akan memiliki dua paralegal yang direkrut dan dilatih oleh organisasi bantuan hukum (LBH) guna membantu proses mediasi di masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, yang mengikuti kegiatan tersebut secara daring menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif strategis ini. Ia menilai bahwa kehadiran Posbankum hingga tingkat desa merupakan langkah nyata dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.
“Kami di Kanwil Kemenkum Bali sangat mendukung penguatan layanan bantuan hukum berbasis desa. Model ini efektif untuk menjangkau masyarakat hingga ke akar rumput, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa secara lebih cepat dan humanis melalui mediasi,” ujar Eem.
