Denpasar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, mengikuti kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kendari ini mengangkat tema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan melalui Pemahaman Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief”, dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kompetensi analis kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi yang berbasis bukti dan tepat sasaran.
Dalam pemaparannya, narasumber akademisi menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan pedoman bertindak pemerintah yang harus memiliki kekuatan hukum dan tidak sekadar bersifat normatif. Ia menekankan bahwa kebijakan publik harus ditopang oleh tiga landasan utama, yaitu pengetahuan, kewenangan, dan kepentingan.
“Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berbasis data, memiliki legitimasi kewenangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa dalam menghadapi dinamika perubahan yang cepat, birokrasi dituntut untuk adaptif, responsif, dan mengedepankan pendekatan evidence-based policy. Proses kebijakan juga dijelaskan sebagai suatu siklus yang meliputi agenda setting, formulasi, implementasi, evaluasi, hingga reformulasi kebijakan.
Selain itu, pemateri menyoroti pentingnya peran analis kebijakan sebagai information intermediary, knowledge broker, dan innovation broker yang menjembatani data, pengetahuan, serta solusi inovatif bagi pengambil keputusan.
Sementara itu, narasumber dari Lembaga Administrasi Negara, Widhi Novianto, memaparkan pentingnya penyusunan policy brief sebagai produk utama analis kebijakan. Ia menjelaskan bahwa policy brief harus disusun secara ringkas, komunikatif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi.
“Policy brief bukan sekadar ringkasan, tetapi alat strategis untuk membantu pengambil kebijakan memahami isu secara cepat dan menentukan langkah yang tepat,” ungkapnya.
Menanggapi kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan policy talk yang dinilai memberikan wawasan strategis bagi penguatan kapasitas analis kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.
“Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas analisis kebijakan, khususnya dalam menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya kuat secara akademis, tetapi juga aplikatif dan relevan bagi pengambilan keputusan,” ujar Eem.
Eem juga menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Bali untuk terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang analisis kebijakan, guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi yang membahas berbagai pendekatan analisis kebijakan, metode pengumpulan data, serta strategi penyusunan policy brief yang efektif. Diharapkan melalui kegiatan ini, para analis kebijakan dapat semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai penghubung antara data, analisis, dan pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.
