Bangli, 3 Juli 2025 — Kanwil Kementerian Hukum Bali terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hal ini tercermin melalui kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum tentang bantuan hukum yang digelar di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Bangli, Kamis (3/7).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Rutan Bangli beserta jajaran, Ketua dan tim dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKM) Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar, serta jajaran Kanwil Kemenkum Bali yang diwakili oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya I Gede Adi Saputra dan Penyuluh Hukum Ahli Muda I Gede Prima Praja Sarjana.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Rutan Bangli mengapresiasi inisiatif PKM Unwar yang berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Bali sebagai pengemban tugas pemberian bantuan hukum. Pihak Rutan juga telah menyiapkan ruangan khusus layanan konsultasi hukum bagi WBP dan akan berkoordinasi lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan pendampingan bantuan hukum.
PKM Unwar sendiri berkomitmen untuk menempatkan sumber daya manusia (SDM) guna menjalankan pendampingan hukum secara langsung, serta merencanakan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum rutin bagi para WBP.
I Gede Adi Saputra dari Kanwil Kemenkum Bali menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal penting untuk mendorong Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Unwar agar dapat memenuhi persyaratan akreditasi sebagai lembaga pemberi bantuan hukum resmi. Kepada WBP, Adi Saputra menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Bali memiliki program bantuan hukum gratis yang juga dapat diakses oleh para tahanan. "Ini penting agar semua pihak, termasuk WBP, dapat merasakan pemerataan dan keadilan hukum," ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini berlangsung dengan lancar dan diharapkan dapat menjadi pintu pembuka bagi pendampingan hukum yang lebih terstruktur dan berkesinambungan di Rutan Bangli.
