Denpasar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali, Wahyu Eka Putra, memimpin jalannya Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan penting ini diselenggarakan pada hari Selasa (15/4) di Ruang Darmawangsa, Kantor Wilayah Kemenkum Bali. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, para Pejabat Administrator, serta seluruh jajaran pegawai Kantor Wilayah Kemenkum Bali
Rapat diawali dengan pengantar dari Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, yang bertindak sebagai moderator. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya kegiatan monitoring dan evaluasi ini sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana target kinerja dan anggaran telah tercapai. Selain itu, beliau juga mengingatkan seluruh jajaran untuk terus berkomitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi serta pembangunan ZI menuju WBBM, sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani.
Sesi selanjutnya diisi dengan pemaparan capaian target kinerja pada Divisi Pelayanan Hukum yang disampaikan langsung oleh Kepala Divisi, I Wayan Redana. Dalam presentasinya, beliau menyampaikan progres terkini terkait berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh divisinya, termasuk capaian target yang berhasil diraih serta kendala-kendala yang dihadapi. Beliau juga menggarisbawahi komitmen Divisi Pelayanan Hukum dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta mendukung upaya pembangunan ZI di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum Bali.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, dalam kesempatan tersebut memberikan arahan dan penekanan kepada seluruh jajaran. Beliau mengapresiasi kinerja yang telah dicapai oleh masing-masing divisi dan bagian, namun juga mengingatkan untuk tidak cepat berpuas diri. "Kita harus terus memacu diri untuk mencapai target yang lebih tinggi. Sinergi dan kolaborasi yang kuat antar unit kerja adalah kunci keberhasilan kita," tegas Wahyu Eka Putra.
Selain itu, Kakanwil juga memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan ZI, meminta seluruh pegawai untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan. “Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan ZI bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya meminta seluruh pegawai untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan.” Tambahnya.
Melalui kegiatan rapat monitoring dan evaluasi ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dapat memahami secara komprehensif capaian kinerja dan anggaran yang telah diraih, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan peningkatan. Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk memperkuat komitmen seluruh pegawai dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, demi terciptanya pelayanan publik yang semakin baik dan terpercaya di Provinsi Bali.
