BALI - Dalam upaya mendukung transformasi digital dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Bali mengikuti kegiatan Pencanangan Pembangunan ZI Kementerian Hukum Tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (7/1), bertempat di Graha Pengayoman, Jakarta. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Hukum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali, Wahyu Eka Putra, turut hadir secara langsung, sementara itu jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali diantaranya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anggiat Ferdinand, serta para pejabat administrasi, JF, dan JFU yang mengikuti acara secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkum Bali.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam arahannya, menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk mencapai predikat WBK dan WBBM. “Pencanangan ZI ini adalah bagian dari upaya memperbaiki pelayanan di Kementerian Hukum. Tantangan terbesarnya ada pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, sinergi dan kerja sama tim yang solid di seluruh unit kerja sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum meluncurkan program Transformasi Digital Kemenkumham yang sejalan dengan visi Asta Cita Presiden RI. Transformasi digital ini, menurutnya, berfungsi sebagai instrumen kontrol antarsumber daya sekaligus memastikan proses kerja, seperti rekrutmen dan promosi, berjalan transparan dan berbasis data. “Targetnya, pada tahun 2026, seluruh layanan sudah sepenuhnya berbasis digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat,” tambahnya.
Rangkaian kegiatan pencanangan ZI ini juga mencakup penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025 oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dalam mencapai target kinerja. Acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal Kemenkum.
Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung transformasi digital dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.
