Denpasar — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, memastikan kesesuaian lima Rancangan Peraturan Walikota (Raperwali) Kota Denpasar melalui kegiatan rapat harmonisasi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Denpasar, Senin (2/2/2026).
Kegiatan harmonisasi tersebut dilaksanakan bersama Pemerintah Kota Denpasar dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, sebagai bagian dari tahapan pembentukan produk hukum daerah. Dalam pelaksanaannya, Eem Nurmanah didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta Tim Pokja 3 Kanwil Kementerian Hukum Bali yang diketuai oleh I Kadek Setiawan, didampingi I Dewa Gde Agung Peradnyana JF Ahli Madya Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan pentingnya harmonisasi dalam memastikan kualitas regulasi daerah.
“Harmonisasi dilakukan untuk memastikan setiap rancangan peraturan telah sesuai dengan asas serta teknik pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujar Eem.
Adapun lima Raperwali yang diharmonisasikan meliputi Raperwali tentang pembentukan dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah, perubahan peraturan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah, pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perubahan ketentuan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara; serta pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2026.
Melalui proses analisis konsepsi, kelima rancangan peraturan tersebut telah disempurnakan baik dari sisi substansi pengaturan maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
“Penyempurnaan ini diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi pemerintahan, meningkatkan efektivitas kelembagaan, serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Denpasar,” ucap Eem.
Lebih lanjut, Eem Nurmanah juga menyampaikan berbagai inovasi layanan yang dilakukan Kanwil Kementerian Hukum Bali, salah satunya melalui pelaksanaan Safari Pelayanan dan Bantuan Hukum Gratis yang menyasar wilayah tertinggal dan kelompok masyarakat yang membutuhkan akses layanan hukum secara langsung.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan respons cepat yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam proses harmonisasi tersebut.
“Lima Raperwali ini memiliki urgensi strategis, salah satunya untuk pembaruan dan penyesuaian regulasi daerah guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” kata Eddy Mulya.
Ia berharap hasil harmonisasi ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga regulasi yang ditetapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Terkait Safari Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum Gratis, Sekretaris Daerah Kota Denpasar menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung pelaksanaannya sebagai upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat.Terkait dengan Safari Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Safari Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum Gratis yang digagas Kanwil Kementerian Hukum Bali.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah berharap harmonisasi yang dilakukan dapat mendukung peningkatan kualitas regulasi daerah, sekaligus menjaga nilai Indeks Reformasi Hukum dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Denpasar.
Kegiatan harmonisasi ini turut dihadiri oleh para Asisten Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Inspektorat Daerah Kota Denpasar, serta para kepala perangkat daerah dan jajaran terkait di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
