Denpasar, 13 Januari 2025 - Rapat Rencana Kinerja Tahun 2026 Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali diselenggarakan sebagai langkah awal penyusunan program dan kegiatan strategis tahun mendatang. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah. Rapat turut didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra.
Dalam arahannya, Eem Nurmanah menekankan pentingnya perencanaan kinerja yang terukur, realistis, dan selaras dengan kebijakan nasional Kementerian Hukum. Ia mengingatkan bahwa perencanaan yang baik akan menjadi fondasi utama dalam peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. "Rencana kinerja harus disusun secara cermat agar setiap program benar-benar memberikan manfaat dan dampak yang nyata," ujar Eem Nurmanah.
Rapat ini diikuti oleh seluruh jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum sebagai wujud keterlibatan aktif dalam proses perencanaan. Setiap unit kerja diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan program, indikator kinerja, serta kebutuhan pendukung pelaksanaan kegiatan. Diskusi berlangsung secara konstruktif dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan efektivitas.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra, menyampaikan bahwa penyusunan rencana kinerja tahun 2026 difokuskan pada penguatan fungsi pembinaan hukum dan fasilitasi peraturan perundang-undangan. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara target divisi dengan sasaran strategis kantor wilayah. "Kami berupaya memastikan setiap rencana kerja memiliki arah yang jelas dan dapat diimplementasikan secara optimal," ungkap Mustiqo Vitra.
Selain membahas program kerja, rapat juga mengevaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan perbaikan ke depan. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun strategi yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan hukum di daerah. Dengan pendekatan ini, diharapkan rencana kinerja tahun 2026 dapat lebih responsif dan berkelanjutan.
Melalui rapat ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Sinergi antar jajaran diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di bidang hukum. Hasil rapat ini akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kinerja Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum tahun 2026.
