DENPASAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali, Eem Nurmanah, beserta jajaran pimpinan tinggi pratama mengikuti secara virtual acara peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Deklarasi Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (04/02).
Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah tersebut menjadi momentum bersejarah karena menghadirkan kolaborasi tingkat tinggi antara tiga lembaga strategis, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), serta Badan Narkotika Nasional (BNN) RI.
Rangkaian acara diawali dengan laporan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah. Dalam laporannya, Kakanwil Kemenkum Sulteng menyampaikan capaian impresif bahwa seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah, yang berjumlah 2.017, kini telah memiliki Posbankum. Ia menegaskan bahwa pembentukan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya nyata negara untuk hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan akses keadilan dan pendampingan hukum.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyambut hangat kehadiran Menteri Hukum, Menteri Desa PDT, dan Kepala BNN. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk bersinergi penuh dengan pemerintah pusat. Menurutnya, kolaborasi ini sangat vital mengingat tantangan di daerah tidak hanya berkutat pada infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang sadar hukum dan bebas dari jeratan narkotika.
Dukungan penguatan desa kemudian disampaikan oleh Kepala BNN RI, Komjen. Pol. Suyudi Ario Seto. Dalam arahannya, ia menyoroti urgensi program "Desa Bersinar". Suyudi mengingatkan bahwa desa kini menjadi garda terdepan pertahanan negara dari ancaman narkoba. Integrasi antara kesadaran hukum melalui Posbankum dan upaya pencegahan narkoba dinilai sebagai strategi benteng ganda yang efektif untuk melindungi generasi muda di tingkat akar rumput.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, turut memberikan penguatan. Ia menekankan bahwa dana desa dan pembangunan desa harus berdampak langsung pada kesejahteraan serta rasa aman masyarakat. Keberadaan paralegal dan Posbankum diyakini mampu menciptakan iklim desa yang kondusif, sehingga percepatan ekonomi desa dapat berjalan tanpa hambatan konflik sosial atau masalah hukum yang berlarut-larut.
Sebagai puncak acara, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, memberikan arahan sekaligus meresmikan Posbankum. Menkum Supratman mengapresiasi capaian 100 persen Posbankum di tanah kelahirannya tersebut. Ia menekankan bahwa Posbankum harus menjadi sarana restorative justice, di mana masalah-masalah kecil dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus membebani lembaga pemasyarakatan.
“Sinergi hari ini antara Kemenkum, Kemendes, dan BNN adalah bukti bahwa negara hadir secara utuh. Kita ingin desa tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga taat hukum dan bersih dari narkoba,” tegas Supratman.
Menanggapi momentum strategis tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan dukungan penuh atas peresmian 100 persen Posbankum di Sulawesi Tengah.
"Kolaborasi Menkum, Mendes, dan Kepala BNN ini memotivasi kami di Bali untuk terus memperkuat kerja sama serupa, guna memastikan paralegal dan perangkat desa makin optimal melayani masyarakat," ujar Eem.
Kegiatan peresmian Posbankum tersebut juga dirangkaikan dengan Deklarasi Desa dan Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) serta pemberian penghargaan kepada kepala desa anti korupsi sebagai wujud apresiasi atas integritas kepemimpinan di tingkat desa.
