Denpasar, 16 Januari 2025 – Pengadilan Tinggi Denpasar menggelar acara Refleksi Kinerja Tahun 2024 yang berlangsung di Gedung Bale Agung, Kamis (16/1). Acara ini dihadiri oleh berbagai pimpinan instansi, termasuk Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali, Anggiat Ferdinan, yang turut memberikan apresiasi positif atas pencapaian dan inovasi yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar.
Kehadiran Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum Bali memberikan warna tersendiri pada acara tersebut. Anggiat mengungkapkan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar. "Saya sangat mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memperkuat integritas lembaga peradilan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terlebih lagi, inovasi berbasis teknologi yang diterapkan, seperti e-Court dan e-Berpadu, sangat relevan dengan kebutuhan era digital saat ini," ungkapnya.
Acara Refleksi Kinerja ini terdiri dari tiga sesi utama, yaitu pembacaan dan penandatanganan pakta integritas oleh Ketua Pengadilan Tinggi se-Provinsi Bali, paparan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar, serta penyerahan Anugerah Kinerja ASN se-Provinsi Bali, Satya Darma Bakti 2021. Dalam paparan kinerjanya, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Sujatmiko, S.H., M.H., menekankan pentingnya integritas dalam pembangunan lembaga peradilan yang berkualitas serta berbagai inovasi yang telah diterapkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan peradilan di Bali.
Pengadilan Tinggi Denpasar berhasil menangani 2.079 kasus pidana dan 4.450 kasus perdata pada tahun 2024, dengan pencapaian 99,7% perkara yang ditangani tepat waktu. Selain itu, Pengadilan Tinggi Denpasar juga meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Terbaik III dalam Penilaian Layanan Pengadilan dan Peringkat II dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik kategori Pagu Besar.
Sebagai penutup, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berharap pada tahun 2025, lembaganya dapat terus meningkatkan kinerja dan memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Kehadiran Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Wilayah Kementerian Hukum Bali dalam acara ini semakin mempertegas pentingnya kolaborasi antar lembaga hukum untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik dan terpercaya.
