Denpasar – Dalam rangka memastikan kesinambungan tugas dan pelayanan publik selama pelaksanaan Work From Anywhere (WFA) libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali bersama Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan piket pimpinan pada hari kedua WFA, Selasa (30/12).
Kegiatan piket yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali sejak pukul 07.30 WITA ini bertujuan untuk menjaga kelancaran operasional organisasi, pengawasan lingkungan kantor, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai standar meskipun dalam masa libur nasional.
Dalam pelaksanaannya, Kepala Divisi P3H melakukan pemantauan langsung terhadap situasi dan kondisi lingkungan kantor guna menjamin keamanan dan ketertiban. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan tenaga magang di lingkungan Divisi P3H untuk memastikan komunikasi tetap berjalan efektif sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kendala teknis maupun administratif.
Bersama Kepala Bidang AHU, Kepala Divisi P3H turut meninjau operasional Ruang Layanan Terpadu dan memastikan seluruh layanan berjalan optimal.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa pelaksanaan WFA selama libur Nataru tidak boleh mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
“Meskipun dalam masa libur Natal dan Tahun Baru, pelayanan publik harus tetap berjalan dengan baik. Kehadiran pimpinan melalui mekanisme piket merupakan bentuk komitmen kami untuk memastikan layanan tetap optimal, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Eem.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam menjaga stabilitas operasional kantor. “Pengawasan dan koordinasi harus terus dilakukan agar setiap potensi kendala dapat segera diantisipasi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Hukum dapat terus terjaga,” tambahnya.
Berdasarkan rekapitulasi pelayanan AHU hingga 30 Desember 2025, tercatat layanan pencetakan Apostille sebanyak 394 pelayanan dan pencetakan legalisasi sebanyak 39 pelayanan. Selain itu, berbagai layanan konsultasi tetap diberikan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui call center, meliputi konsultasi kewarganegaraan, notaris, perseroan, hingga pelaporan pemilik manfaat.
Secara keseluruhan, selama pelaksanaan piket tidak ditemukan kejadian menonjol. Situasi terpantau aman dan kondusif, dengan kesiapsiagaan yang terus dijaga guna memastikan setiap perkembangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan pelayanan prima dan kepastian informasi kepada masyarakat meskipun dalam masa libur Natal dan Tahun Baru.
