Denpasar, 3 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti pelaksanaan Exit Meeting Pemeriksaan BPK RI terkait Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Fidusia, Kenotariatan, dan Badan Usaha Tahun Anggaran 2024 hingga Semester I Tahun 2025. Rangkaian pemeriksaan yang berlangsung sejak 29 September 2025 ini menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, serta Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, I Wayan Adhi Karmayana, bersama jajaran terkait, turut hadir pada kegiatan yang berlangsung di Ruang Nakula, Kanwil Kemenkum Bali.
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan, Novid Mahyudin, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah aspek yang masih dapat diperkuat guna meningkatkan efektivitas layanan hukum. Hal-hal tersebut meliputi perlunya penyusunan pedoman format laporan bulanan notaris yang lebih seragam, optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) melalui pencatatan kepatuhan dan pemanfaatan analisis data, serta pengembangan lebih lanjut atas aplikasi pelaporan notaris di Kanwil Bali agar mampu menyediakan fitur-fitur pendukung seperti dashboard kepatuhan dan klasifikasi jenis akta. Ia menekankan bahwa pemeriksaan ini berorientasi pada upaya menggali potensi, memfasilitasi kebutuhan di lapangan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan demi layanan administrasi hukum yang semakin berkualitas.
Menanggapi hal tersebut, I Wayan Redana menyampaikan apresiasi atas kerja profesional Tim BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan sejak 29 September 2025. “Kami memandang kegiatan pemeriksaan ini bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan kesempatan emas untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa arahan Kepala Kantor Wilayah terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi prioritas utama seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali. “Kami akan mempelajari dan memahami setiap rekomendasi, menyusun rencana tindak lanjut yang konkret, serta melaksanakan perbaikan dengan segera dan sungguh-sungguh. Komitmen kami adalah memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tuntas demi mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegasnya.
Sebagai penutup, Kanwil Kemenkum Bali menegaskan bahwa sinergi dan komunikasi yang baik dengan BPK RI akan terus dijaga secara berkesinambungan. Kolaborasi yang konstruktif ini diyakini tidak hanya mendukung proses perbaikan internal, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola layanan administrasi hukum yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan komitmen bersama tersebut, Kanwil Kemenkum Bali optimis kualitas pelayanan hukum di Bali akan semakin meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
