Denpasar, 1 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum berpartisipasi dalam Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Badung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
Pada kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Bali diwakili oleh Analis Hukum Ahli Muda, I Putu Surya Dharma, yang hadir bersama unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, Inspektorat Daerah Provinsi Bali, serta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sebagai bagian dari Tim Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi.
Rapat yang dibuka oleh perwakilan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali ini menekankan pentingnya proses evaluasi guna memastikan rancangan peraturan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus pembahasan diarahkan pada penyempurnaan matriks hasil evaluasi, baik dari aspek redaksional maupun substansi, dengan tetap mengacu pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Sebagai tindak lanjut, peserta rapat menyepakati perlunya pertemuan lanjutan bersama Bagian Hukum Kabupaten Badung untuk memfinalisasi hasil evaluasi sebelum ditetapkan sesuai prosedur. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen bersama untuk menghasilkan Raperda yang lebih tepat, lengkap, dan sesuai ketentuan.
Kegiatan ditutup dengan apresiasi kepada seluruh anggota tim atas kontribusi dan dedikasi dalam mendukung penyempurnaan Raperda Kabupaten Badung secara tepat waktu. Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk terus mengawal penyusunan produk hukum daerah agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
