Denpasar, 23 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar kegiatan Evaluasi Kinerja Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum (LBH/OBH) Terakreditasi secara daring dari Ruang Arjuna Kanwil Kemenkum Bali.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Bali .
Dalam sambutannya, Eem Nurmanah menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras seluruh OBH dan LBH sepanjang tahun berjalan. Ia menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan program bantuan hukum benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat, baik melalui kegiatan litigasi maupun nonlitigasi.
Memasuki penghujung tahun, Kakanwil Kemenkum Bali mendorong seluruh LBH dan OBH di Bali untuk menjaga konsistensi dan memaksimalkan pelaksanaan program bantuan hukum yang digulirkan oleh negara. Ia mengingatkan agar seluruh kegiatan berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang tertib dan profesional dalam pelaksanaan bantuan hukum litigasi, mulai dari administrasi, pelaporan, hingga penyelesaian perkara. "Setiap proses harus berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan transparansi agar layanan hukum tetap berkualitas dan terpercaya," ujarnya.
Sementara itu, untuk pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi, Ia mendorong agar lembaga bantuan hukum memperkuat kolaborasi dengan Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Bali. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan kegiatan penyuluhan, pemberdayaan, dan pendampingan masyarakat secara lebih terarah dan merata.
Dalam sesi diskusi yang dipimpin oleh Kadiv P3H, suasana berlangsung interaktif dan produktif. Setiap LBH dan OBH diberikan kesempatan untuk memaparkan capaian kinerja serta kendala yang dihadapi di lapangan. Melalui forum ini, terbangun dialog terbuka antara Kanwil Kemenkum Bali dan para pelaksana bantuan hukum untuk mencari solusi bersama, memperkuat koordinasi, serta mendorong percepatan pelaksanaan program bantuan hukum agar optimal dan tepat sasaran.
Melalui kegiatan evaluasi ini, diharapkan seluruh LBH dan OBH di Bali dapat terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Kanwil Kementerian Hukum Bali berkomitmen untuk terus mendampingi dan memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, guna mewujudkan layanan bantuan hukum yang semakin cepat, tepat, dan berdampak bagi keadilan sosial di Bali.
