Denpasar, 4 November 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum turut berpartisipasi dalam kegiatan "Sosialisasi dan Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Hukum" yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (4/11).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Dr. Fajar Sulaeman Taman, yang menegaskan pentingnya penataan Jabatan Fungsional (JF) di bidang hukum sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan ASN yang profesional dan kompeten. “Kementerian Hukum memiliki mandat besar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum, sehingga diperlukan ASN yang unggul dan adaptif terhadap dinamika kebijakan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Dr. Fajar juga memaparkan enam pokok penyelarasan Jabatan Fungsional dan mengajak peserta untuk memberikan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan regulasi. Ia menekankan bahwa perubahan yang dirancang bersifat fundamental dan diarahkan untuk menciptakan jabatan fungsional yang lebih profesional, adaptif, serta berorientasi pada kinerja (performance impact).
Selanjutnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Muhammad Akram, menyampaikan pokok perubahan substansi dalam Rancangan PermenPANRB terbaru, salah satunya pada mekanisme pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional yang kini dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan/atau promosi. Penambahan frasa “dan/atau” ini memberikan fleksibilitas bagi instansi dalam menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan kebijakan kepegawaian.
Adapun Direktur Fasilitasi Perancangan Perda dan Perkada serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti, S.H., M.H., menjelaskan sejumlah perubahan pokok dalam JF Perancang Peraturan Perundang-undangan, termasuk perluasan latar belakang pendidikan bagi pengangkatan pertama, yang kini tidak hanya terbatas pada sarjana hukum, tetapi juga sarjana atau diploma IV dari bidang lain yang relevan dengan peraturan perundang-undangan.
Dari sisi JF Penyuluh Hukum, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, menyoroti peran penting penyuluh hukum dalam mendukung pencapaian target organisasi pemerintah. Ia menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan hukum kini mencakup lima ruang lingkup utama, yaitu penyebarluasan informasi hukum, penyusunan program penyuluhan hukum, pelayanan konsultasi hukum, pengelolaan D/KSH dan bantuan hukum, serta kemitraan penyuluhan hukum. Rumpun jabatan ini juga telah disesuaikan menjadi rumpun hukum dan peradilan.
Sementara itu, perwakilan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (BPHN) menegaskan pentingnya peran Analis Hukum sebagai penghubung antara pembentuk, pelaksana, dan penegak hukum. Dengan jumlah 2.503 Analis Hukum di seluruh Indonesia, jabatan ini diharapkan menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan hukum yang berbasis data dan rasionalitas, serta mendukung sistem hukum nasional yang harmonis dan berkeadilan.
Dari sisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas ASN hukum di daerah. Kanwil menilai bahwa proses penyempurnaan regulasi ini memberikan ruang dialog yang sehat antara pusat dan daerah, sekaligus menjadi wadah bagi penyampaian masukan dari para pelaksana teknis yang memahami tantangan implementasi di lapangan. Melalui partisipasi aktif dalam uji publik ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali berkomitmen untuk terus mendukung upaya reformasi jabatan fungsional yang profesional, berdampak, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang berkualitas.
Melalui kegiatan uji publik yang berlangsung selama dua hari, terbangun kesepahaman dan komitmen bersama antar jabatan fungsional bidang hukum untuk memperkuat profesionalisme ASN hukum di Indonesia. Hasil kegiatan ini diharapkan menjadi landasan dalam lahirnya regulasi baru yang lebih adaptif, responsif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kinerja ASN di bidang hukum.
