Jakarta, 27 Februari 2025 – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pendalaman dan Penguatan Pedoman 6 Dimensi dan Penerapan Aplikasi Evadata secara virtual. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi Pedoman 6 Dimensi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, serta mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Evadata sebagai alat bantu dalam proses tersebut.
Kepala BPHN, Min Usihen, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kegiatan ini dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Pedoman 6 Dimensi merupakan panduan yang komprehensif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan memahami dan menerapkan pedoman ini, kita dapat menghasilkan peraturan yang lebih baik, efektif, dan memberikan kepastian hukum," ujar Min Usihen.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan Aplikasi Evadata dalam mendukung proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Aplikasi ini memungkinkan proses analisis dan evaluasi yang telah dilakukan bisa terintegrasi dengan baik.
"Penerapan aplikasi Evadata ini khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum bukan hanya sebagai alat bantu yang berguna bagi seluruh analisis hukum saja namun bisa digunakan dalam proses pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum secara keseluruhan," tambah Min Usihen.
Kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anggiat Ferdinand, dan seluruh Pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.
Wahyu Eka Putra menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan komitmen Kanwil Kemenkum Bali untuk mendukung penuh implementasi Pedoman 6 Dimensi dan penggunaan Aplikasi Evadata.
"Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di wilayah Bali dengan memanfaatkan pedoman dan aplikasi yang telah disediakan," ujar Wahyu Eka Putra.
Rapat koordinasi ini diisi dengan pemaparan materi dari para narasumber, serta diskusi dan tanya jawab antara peserta. Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan para perancang peraturan perundang-undangan dalam menyusun peraturan Perundang-undangan.
