DENPASAR – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Bali menorehkan prestasi gemilang di awal tahun 2026. Kanwil Kemenkum Bali berhasil menyabet penghargaan Peringkat I Satuan Kerja Terbaik Kategori Pagu Kecil atas penilaian kinerja pelaksanaan anggaran semester II tahun anggaran 2025 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Denpasar.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan dalam rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinergi Mengawal APBN Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula A GKN I Denpasar pada Selasa (27/1/2026).
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, hadir secara langsung didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, dan Kepala Bidang Pelayanan AHU. Prestasi ini diraih khusus oleh satuan kerja Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan kode satker 692059 yang berada di bawah naungan Kanwil Kemenkum Bali.
Selain Kanwil Kemenkum Bali, kegiatan ini juga dihadiri oleh pimpinan satuan kerja mitra KPPN Denpasar lainnya, seperti BPK Perwakilan Provinsi Bali, Pengadilan Tinggi Denpasar, Bidang TIK Polda Bali, Polresta Denpasar, hingga Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, dalam sambutannya menekankan pentingnya efektivitas belanja negara agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 ini, alokasi APBN yang dicairkan melalui KPPN Denpasar mencapai Rp9,17 triliun, yang mencakup belanja pegawai, barang, modal, hingga bantuan sosial sebesar Rp8,49 miliar. Selain itu, terdapat dana Transfer ke Daerah sebesar Rp5,29 triliun untuk mendukung pembangunan lokal.
Mufti Arkan juga mengingatkan para pengelola anggaran untuk belajar dari kendala di tahun 2025, seperti hambatan sistem e-katalog dan administrasi reorganisasi. Ia berpesan agar seluruh satuan kerja segera melakukan akselerasi belanja sejak awal tahun.
"Kami harapkan satuan kerja dapat segera melakukan konsolidasi dan mengeksekusi anggaran, mendorong digitalisasi transaksi keuangan baik penggunaan Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah, maupun katalog elektronik," ujar Mufti Arkan dalam sambutannya.
Menerima penghargaan tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras. Menurutnya, penghargaan ini adalah bukti nyata komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel.
"Penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan cerminan dari dedikasi kami dalam memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung pelayanan hukum kepada masyarakat," tegas Eem Nurmanah.
Eem menambahkan bahwa prestasi pada kategori Pagu Kecil untuk layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) ini sangat krusial, mengingat layanan AHU bersentuhan langsung dengan kebutuhan legalitas masyarakat dan dunia usaha di Bali.
"Kami akan terus memastikan bahwa proses administrasi hukum, mulai dari layanan notaris hingga badan hukum, didukung oleh pengelolaan anggaran yang profesional. Harapan kami, di tahun 2026 ini kinerja ini tidak hanya dipertahankan, tapi ditingkatkan demi kemudahan akses keadilan bagi seluruh masyarakat Bali," pungkasnya.
Pencapaian kinerja anggaran yang baik oleh Kanwil Kemenkum Bali memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat. Pengelolaan anggaran yang efektif menjadikan pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, akuntabel dan transparan untuk pertumbuhan ekonomi Bali yang semakin optimal.
