Denpasar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti Apel Bersama Awal Tahun 2026 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang digelar terpusat di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (13/1). Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh jajaran Kanwil Kemenkum Bali dari Ruang Darmawangsa.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana serta Kepala Divisi P3H Mustiqo Vitra Ardhiansyah, hadir bersama seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali. Kehadiran ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam mendukung arah kebijakan dan program strategis nasional di bidang hukum.
Apel bersama ini juga diikuti oleh jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali serta Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia NTT Wilayah Kerja Bali di lokasi yang sama. Sinergi lintas kementerian tersebut menjadi wujud nyata kolaborasi yang solid di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara terpadu.
Bertindak sebagai pembina apel, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa apel awal tahun memiliki makna strategis. “Apel ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum refleksi, konsolidasi, dan peneguhan komitmen seluruh jajaran untuk melangkah bersama menghadapi tantangan tahun 2026,” ujar Yusril.
Menko Kumham Imipas juga menekankan pentingnya kesiapan aparatur negara dalam menghadapi berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Beliau menegaskan bahwa penegakan hukum kedepan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada
keadilan substantif, kemanfaatan, dan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu.
Menutup kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Eem Nurmanah menyatakan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Bali siap menindaklanjuti arahan Menko Kumham Imipas secara konkret. “Kami berkomitmen memperkuat sinergi lintas kementerian, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memastikan pelayanan hukum di Bali berjalan adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan semangat pembaruan KUHP dan KUHAP yang baru,” tegas Eem Nurmanah.
