DENPASAR – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikan saat meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, yang kini telah mencapai cakupan 100 persen di 2.015 desa/kelurahan, Jumat (30/01/2026).
Momentum strategis ini turut disaksikan secara daring oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, beserta pimpinan tinggi pratama mengikuti jalannya kegiatan dari Denpasar sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kebijakan pusat.
Dalam arahannya di Auditorium K.H. Idham Chalid, Banjarbaru, Menteri Supratman menekankan bahwa keberadaan Posbankum merupakan penerjemahan langsung dari visi Presiden agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan keadilan yang substantif, bukan sekadar prosedural. Ia menyoroti peran vital Posbankum dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi.
“Posbankum telah berhasil menyelesaikan kasus sengketa keluarga yang berlangsung puluhan tahun di Lampung, serta memediasi sengketa rumah ibadah di Jawa Timur tanpa kekerasan. Ini bukti bahwa keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bisa kita wujudkan,” tegas Menkum.
Lebih lanjut, Menteri Supratman menyinggung transformasi digital yang tengah digalakkan, di mana kinerja layanan Posbankum nantinya dapat dipantau langsung oleh Presiden melalui sistem terintegrasi.
Menanggapi arahan tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyatakan apresiasinya. Ia menyambut hangat keberhasilan Kalimantan Selatan yang kini menyusul jejak Bali. Eem menegaskan bahwa Provinsi Bali sendiri sebelumnya telah menuntaskan pembentukan Posbankum hingga 100 persen dan juga telah diresmikan secara langsung oleh Menteri Hukum.
"Kami di jajaran Kanwil Kemenkum Bali mendukung penuh inisiatif Bapak Menteri. Sebagai wilayah yang Posbankum-nya juga telah diresmikan oleh Menteri Hukum dengan capaian 100 persen, kami melihat peresmian di Kalsel ini sebagai penguat semangat bersama. Ini bukti nyata komitmen kita memastikan layanan bantuan hukum hadir merata di seluruh desa," ujar Eem Nurmanah usai mengikuti kegiatan virtual tersebut.
Eem menambahkan bahwa setelah peresmian dan pembentukan 100 persen, sinergi antar lembaga menjadi kunci keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan penyampaian Wakil Menteri Desa PDTT, Ahmad Riza Patria, yang turut hadir dalam acara tersebut. Wamendes menyebut bahwa paralegal dan kepala desa memiliki peran strategis sebagai juru damai untuk mencegah konflik membesar.
Bagi Kanwil Kemenkum Bali, fokus selanjutnya adalah penguatan peran paralegal dan kolaborasi dengan pemerintah daerah yang akan terus dioptimalkan guna menjaga stabilitas hukum dan keamanan di tingkat masyarakat terkecil, selaras dengan semangat Desa Sadar Hukum.
