Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali turut hadir secara virtual dalam pembukaan kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan serta Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2024 Tingkat Kantor Wilayah. Kegiatan yang digelar pada Selasa (4/2) ini bertujuan untuk mewujudkan laporan keuangan dan BMN yang akurat, transparan, dan akuntabel, serta mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kemenkum Bali, I Nengah Sukadana, hadir secara virtual mewakili Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil). Turut hadir pula pejabat pengelola keuangan dan BMN, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Irjen Pol. Dr. Nico Afinta, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya integritas dan ketelitian dalam proses rekonsiliasi dan pemutakhiran data keuangan serta BMN. “Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan BMN kita dapat dipertanggungjawabkan secara penuh, sehingga opini WTP yang telah kita raih dapat terus dipertahankan,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. “Kami menyambut baik inisiatif ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan BMN di lingkungan Kemenkum Bali. Dengan adanya rekonsiliasi dan pemutakhiran data, kami yakin bahwa akurasi dan transparansi laporan keuangan kami akan semakin meningkat,” ujar Wahyu Eka Putra.
Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya penting untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen Kemenkum Bali dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. “Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi di lingkungan Kemenkum Bali, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang kami berikan,” imbuhnya.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kemenkum dapat lebih siap menghadapi tantangan pengelolaan keuangan dan BMN di masa mendatang, serta terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum di Indonesia.
