Denpasar — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyederhanaan regulasi nasional. Kamis (3/7/2025), bertempat di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkum Bali, kegiatan Penguatan Tim Internal Analisis dan Evaluasi Hukum digelar sebagai upaya memperkuat peran dan sinergi antarunit kerja dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi regulasi di wilayah Bali.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Arfan Faiz Muhlizi, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, I Wayan Redana. Turut hadir juga para pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, penyuluh hukum, hingga Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Suasana diskusi berjalan aktif, membahas berbagai hal terkait progres analisis dan evaluasi di daerah serta tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan.
Dalam pembukaannya, I Wayan Redana menyampaikan bahwa analisis dan evaluasi hukum merupakan instrumen penting untuk memastikan peraturan daerah tetap relevan, tidak tumpang tindih, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, analisis dan evaluasi hukum tidak hanya menyasar rancangan peraturan daerah (ranperda), tetapi juga menyentuh perda-perda yang telah lama berlaku.
Dalam pemaparannya, Arfan Faiz Muhlizi menyampaikan perlunya penyamaan persepsi dan semangat kerja dari seluruh tim. Tanpa kesamaan arah, tujuan analisis dan evaluasi hukum yang sudah dicanangkan secara nasional akan sulit tercapai. Karena itu, komitmen bersama menjadi kunci untuk memastikan setiap langkah analisis dan evaluasi hukum berjalan tepat sasaran.
Di akhir pertemuan, admin-admin unit kerja juga diingatkan untuk aktif memantau progres pelaporan. Nilai dan indikator penilaian dari BPHN harus dijadikan acuan dalam perbaikan berkelanjutan. Evaluasi terhadap substansi dan pelaporan perlu terus disempurnakan agar tepat waktu dan sesuai standar.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Hukum Bali terus berupaya menjaga kualitas regulasi di daerah. Dengan penguatan tim internal yang solid dan komunikasi yang terbuka, diharapkan analisis dan evaluasi hukum dapat berjalan lebih terarah dan berdampak positif bagi masyarakat Bali secara luas.
