Bali, 26 Maret 2025 – Kantor Wilayah Hukum Bali kembali melaksanakan kegiatan Pelayanan Terpadu yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat dalam mengakses layanan administratif hukum umum. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 26 Maret 2025, mulai pukul 08.00 WITA dan berlangsung hingga selesai bertempat di Kantor Pelayanan Terpadu Kantor Wilayah Hukum Bali.

Pelayanan Terpadu ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan pemberian layanan yang cepat, efisien, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam kegiatan ini, Kantor Wilayah Hukum Bali menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan di bidang administrasi hukum umum yang mencakup sejumlah layanan penting.

Rincian Pelayanan yang Diberikan:

1. Pelayanan Administrasi Hukum Umum di Pelayanan Terpadu:
- Apostille: Layanan pengesahan dokumen untuk keperluan internasional, dengan jumlah pelayanan pada bulan Maret 2025 mencapai 160 layanan.
- Legalisasi: Layanan pengesahan dokumen untuk kepentingan legalitas di dalam negeri, dengan total 6 layanan pada bulan Maret 2025.
- Kewarganegaraan: Proses administrasi yang terkait dengan status kewarganegaraan, dengan total 5 pelayanan pada bulan Maret 2025.
- Perseroan Perorangan: Layanan pendaftaran badan usaha yang dapat dilakukan oleh individu, dengan 2 pelayanan pada bulan Maret 2025.

2. Pelayanan Melalui Call Center: Selain layanan tatap muka langsung, Kantor Wilayah Hukum Bali juga menyediakan pelayanan melalui Call Center untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang tidak dapat hadir langsung. Layanan yang diberikan melalui Call Center adalah:
- Apostille: Sebanyak 5 pelayanan dilaksanakan pada bulan Maret 2025 melalui saluran Call Center.
- Kewarganegaraan: 6 layanan kewarganegaraan diberikan melalui Call Center selama bulan Maret 2025.
- Perseroan Perorangan: Tercatat ada 3 pelayanan terkait Perseroan Perorangan yang dilakukan melalui Call Center pada bulan Maret 2025.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan mudah, tetapi juga untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan terperinci kepada masyarakat mengenai berbagai layanan yang disediakan oleh Kantor Wilayah Hukum Bali. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tugas, fungsi, dan prosedur yang ada, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan tersebut secara optimal.

Sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas, seluruh kegiatan Pelayanan Terpadu ini akan dicatat dan dituangkan dalam laporan bulanan yang akan digunakan untuk memantau pencapaian kinerja serta melakukan perbaikan pada layanan di masa mendatang. Kantor Wilayah Hukum Bali berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih efisien, mudah diakses, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya administrasi hukum umum dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mengakses layanan yang disediakan oleh Kantor Wilayah Hukum Bali. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan berbagai layanan yang ada kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang belum familiar dengan layanan administratif hukum umum yang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengurusan dokumen penting hingga pembentukan usaha pribadi.

Denpasar, 25 Maret 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menggelar rapat Tim Analisis dan Evaluasi (AE) Hukum di Daerah dengan format hybrid. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Dharmawangsa, Kanwil Kemenkum Bali, dan dipimpin oleh Plt. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), I Wayan Redana.

Dalam rapat ini, Tim AE Kanwil Kemenkum Bali membahas tema utama mengenai "Swasembada Pangan" dengan fokus pada lima Peraturan Daerah (Perda) dari Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Perda yang menjadi objek analisis dan evaluasi adalah:
1. Perda Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
2. Perda Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Perda Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
4. Perda Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
5. Perda Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.

Dalam arahannya, Plt. Kepala Divisi P3H meminta petunjuk dari Tim AE BPHN terkait langkah-langkah yang harus diambil agar pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Menanggapi hal tersebut, Tim AE dari BPHN memberikan beberapa arahan penting, diantaranya menggunakan enam dimensi dalam pelaksanaan AE, mengundang dan mengakomodasi pendapat dari para pemangku kepentingan yang terdampak oleh perda-perda tersebut, menyesuaikan pelaksanaan AE dengan petunjuk yang telah diberikan pada B03, menerapkan teknik penganalisisan yang sistematis dengan penggunaan kolom analisis serta inventarisasi isu-isu krusial, dan mengatasi kendala teknis terkait evadata dan partisipasiku yang masih menghadapi hambatan dari server Pusdatin.

Sebagai tindak lanjut, rapat lanjutan Tim AE akan dijadwalkan kembali setelah Hari Raya Idul Fitri guna memastikan evaluasi dapat berjalan dengan lebih optimal.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kebijakan terkait swasembada pangan di Bali dapat lebih terarah dan efektif dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sektor pertanian di wilayah Bali.

Badung, 24 Maret 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali terus berkomitmen dalam memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (KI) di daerah, salah satunya dengan mendorong optimalisasi Sentra KI di Kabupaten Badung. Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Badung, Kanwil Kemenkum Bali menekankan pentingnya integrasi Sentra KI dalam sistem pelayanan publik untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pendaftaran KI.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung, termasuk Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, serta sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Udayana dan Universitas Warmadewa.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bali, I Wayan Redana menjelaskan bahwa Sentra KI memiliki peran krusial sebagai pusat fasilitasi dan informasi bagi masyarakat terkait pendaftaran dan perlindungan KI. BRIDA Badung ditetapkan sebagai satu-satunya pusat pencatatan pendaftaran KI di Kabupaten Badung guna memastikan data yang terdokumentasi secara terpusat.

“OPD lain tetap dapat membantu fasilitasi pendaftaran KI, namun pencatatannya harus melalui Sentra KI BRIDA agar seluruh data KI di Kabupaten Badung terdokumentasi dengan baik dan terintegrasi,” ujar Redana.

Lebih lanjut, Kanwil Kemenkum Bali menegaskan bahwa meskipun Dinas Koperasi tetap dapat mengeluarkan Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pencatatan pendaftaran KI harus tetap dilakukan di Sentra KI BRIDA untuk menjamin keakuratan dan validitas data.

Regulasi mengenai Sentra KI juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, khususnya dalam Pasal 42, 43 ayat (1), 72 ayat (4), dan 74 ayat (3). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Sentra KI merupakan bagian dari kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual.

Dalam rapat tersebut, Kanwil Kemenkum Bali juga merekomendasikan agar Sentra KI dapat terintegrasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan keterlibatan Sentra KI dalam sistem PTSP, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan pendaftaran KI secara efisien dan transparan.

“Integrasi Sentra KI dengan PTSP akan mempercepat proses administrasi dan memperkuat sinergi antarinstansi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih optimal,” tambah Redana.

Untuk meningkatkan efektivitas layanan, BRIDA Kabupaten Badung tengah menyiapkan sistem digital berbasis Google Form yang akan mempermudah OPD dalam melakukan pendaftaran KI. Nantinya, OPD dapat menginput data pendaftaran yang kemudian akan diteruskan ke Sentra KI BRIDA untuk proses pencatatan.

Selain itu, BRIDA juga sedang mengembangkan aplikasi khusus guna mendukung pencatatan KI secara digital, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dan akurat.

Dengan adanya penguatan kelembagaan Sentra KI ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Badung dapat lebih mudah mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektualnya. Kanwil Kemenkum Bali akan terus mengawal dan mendukung implementasi kebijakan ini demi terciptanya sistem perlindungan KI yang lebih baik di wilayah Bali.

Jakarta - Sebanyak 34 bus diberangkatkan untuk mudik bareng lintas empat kementerian dengan tujuan tersebar ke tujuh kota, yakni Padang, Palembang, Lampung, Surakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Sebanyak 1.160 pegawai yang berasal Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian IMIPAS mengikuti kegiatan mudik bareng.

Menteri HAM, Natalius Pigai dalam sambutannya menyampaikan, agar seluruh pegawai tetap menjaga silaturahmi dan silaturahim dengan sesama di bulan Ramadhan ini.

“Sudah hampir mendekati satu bulan kita menjalankan ibadah Ramadan, ada dua makna ibadah yang terkandung didalamnya bagi yg menjalankan yaitu silaturahim dan silaturahmi,” ujar Pigai saat kegiatan pelepasan mudik bersama di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/03/2026).

Menurut Menteri HAM, Mudik yang merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia ini memiliki makna menjaga silaturahmi dan silaturahim dengan kerabat dan sanak saudara.

Lebih lanjut Menteri HAM mengatakan, selain itu terdapat hal yang tidak kalah penting dan diajarkan di seluruh agama yaitu menghormati Tuhan, menghormati sesama manusia dan menghormati bangsanya.

“Apapun agamamu, suku apapun, kita harus saling menghormati antar sesama manusia,” kata Pigai.

Sementara itu, Kepala Biro (Karo) Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum (Setjen Kemenkum), Risman Somantri melaporkan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan mudik 1446 H tahun 2025.

“Mengangkat tema “Mudik Aman Sampai Tujuan”, diharapkan bahwa mudik bersama yang diselenggarakan kali ini dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan membawa makna yang mendalam bagi keluarga dan masyarakat,” ujar Risman.

Karo Umum memastikan, bahwa setiap bus dan seluruh pengemudi sudah dipersiapkan sesuai dengan standar keselamatan. Hal ini untuk memastikan seluruh pegawai tiba dengan selamat ke tempat tujuan.

“Seluruh pengemudi telah lolos tes urin, dan kesehatan, kemudian setiap bus juga telah dipersiapkan sesuai dengan standar keselamatan yang tinggi serta fasilitas yang nyaman untuk mendukung perjalanan jauh,” ungkap Risman.

Secara terpisah, Karo Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Hukum, Ronald Lumbuun menambahkan bahwa pada dasarnya kegiatan mudik bareng ini merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Pada dasarnya Kegiatan ini adalah agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya sejak Kemenkumham sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian teknis di bawah satu kementerian koordinator." ujar mantan Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara tersebut.

Akan tetapi, Ronald menjelaskan bahwa setelah terjadinya transformasi terhadap Kemenkumham di bawah Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, maka pelaksanaan kegiatan ini tentunya menjadi ajang kolaborasi dan sinergi di antara empat kementerian tersebut.

"Sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi, maka pada tahun ini kegiatan mudik bersama dilaksanakan oleh empat kementerian dan tentunya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini," tuturnya.

Peserta mudik dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu sebanyak 35 orang, dari Kementerian Hukum sebanyak 784 orang. Selain itu, dari Kementerian Hak Asasi Manusia sebanyak 37, serta dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebanyak 304.

34 jumlah armada bus telah disiapkan oleh mitra kerja Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian IMIPAS, yaitu dari Bank BRI sebanyak 11 unit, Bank BNI sebanyak 7 unit, dan dari Bank Mandiri sebanyak 7 unit. Kemudian, dari PT. Telkom sebanyak 5 unit, dari PT. Solusi Bangun Indonesia sebanyak 2 unit, dan sisanya dari internal kementerian.

Denpasar, 21 Maret 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali mengikuti apel pelepasan mudik bersama yang dilaksanakan secara terpusat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Keamanan (Kemenko Kumham Imipas), Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian HAM (Kemenham), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Apel ini digelar secara virtual melalui Zoom dengan tema "Mudik Aman Sampai Tujuan".

Apel tersebut dihadiri oleh Menteri HAM, Natalius Pigai yang dalam sambutannya menekankan pentingnya keselamatan dalam perjalanan mudik.

"Tahun ini, kita kembali menyelenggarakan mudik bersama dengan semangat kebersamaan dan keselamatan. Saya berharap seluruh pegawai dapat menikmati momen berkumpul dengan keluarga dan kembali bertugas dalam kondisi sehat dan bugar," ujar Menteri HAM dalam sambutannya.

Sebanyak 1.160 pegawai di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, Kemenkum, Kemenham serta Kemenimipas ikut serta dalam program mudik bersama ini. Kanwil Kemenkum Bali menjadi salah satu peserta apel yang mengikuti secara daring bersama jajaran lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.

Dengan adanya program mudik bersama ini, diharapkan dapat membantu pegawai untuk pulang kampung dengan lebih aman dan nyaman, serta mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur mudik.

Acara apel pelepasan ini berlangsung dengan khidmat dan ditutup dengan doa bersama agar perjalanan seluruh peserta mudik berjalan lancar dan selamat sampai tujuan.