Denpasar, 30 September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima audiensi dari Pengurus Besar Cahya Arsa Mangkubumi (PBCayamu) yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Audiensi ini diinisiasi dalam rangka memperjuangkan hak-hak anak, khususnya anak berkebutuhan khusus serta anak yang menjadi korban perceraian orang tua. Tema yang diangkat pada kesempatan ini adalah "Hak dan Perlindungan Hukum Anak Berkebutuhan Khusus dan Anak Korban Perceraian dalam Kaitannya dengan Status Kewarganegaraan Indonesia." Pertemuan berlangsung penuh kehangatan dengan semangat kolaborasi untuk menciptakan kebijakan yang inklusif.
Ketua Umum PBCayamu, Herlin Melinda, menyampaikan tujuan utama audiensi adalah memperkuat advokasi terhadap perlindungan hukum anak. PBCayamu membawa data, aspirasi, dan kasus nyata terkait anak-anak yang rentan terhadap diskriminasi dan ketidakpastian hukum. Salah satu fokus utama adalah pembahasan hambatan regulasi dalam menjamin status kewarganegaraan bagi anak korban perceraian maupun anak berkebutuhan khusus. Melalui forum ini, pihaknya berharap adanya solusi konkret yang dapat diimplementasikan bersama pemerintah.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memandang audiensi ini sebagai langkah strategis untuk memperkaya perspektif dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan komitmennya untuk berperan aktif mendukung upaya yang dilakukan PBCayamu. "Kami menyambut baik inisiatif ini karena sejalan dengan tugas kami dalam memberikan kepastian hukum, khususnya menyangkut status kewarganegaraan anak-anak Indonesia. Perlindungan anak merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan," ujarnya.
Selain membahas permasalahan hukum, audiensi ini juga mendorong pentingnya sinergi lintas sektor. Kementerian Hukum Bali menekankan perlunya keterlibatan aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem ramah anak. Kolaborasi ini dinilai penting agar setiap anak, tanpa terkecuali, memperoleh akses setara terhadap hak kewarganegaraan dan perlindungan hukum. Dengan dukungan berbagai pihak, perlindungan anak dapat diwujudkan lebih menyeluruh.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menambahkan bahwa pihaknya siap membuka ruang konsultasi dan kerjasama lebih lanjut. “Kami berkomitmen untuk memastikan anak-anak Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus maupun korban perceraian, mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Diperlukan kebijakan yang inklusif, bukan hanya pada tataran regulasi, tetapi juga implementasi di lapangan. Kami percaya, melalui kolaborasi yang berkelanjutan, permasalahan ini dapat ditangani secara tepat,” kata Eem Nurmanah.
Audiensi ini menegaskan kesinambungan upaya bersama dalam menciptakan kebijakan inklusif bagi perlindungan anak. Kanwil Kementerian Hukum Bali menegaskan bahwa isu perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Dengan adanya diskusi dan kerja sama seperti ini, diharapkan tercipta sistem perlindungan hukum yang komprehensif. PBCayamu dan Kementerian Hukum Bali sepakat untuk melanjutkan komunikasi intensif demi kepastian hak dan masa depan anak-anak Indonesia.
