Badung, 25 Juni 2025 — Dalam rangka mendukung tertib administrasi dan penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan (ormas), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum turut berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi dan monitoring terhadap sejumlah ormas di wilayah Kabupaten Badung. Kegiatan ini merupakan bagian dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Ormas, termasuk di dalamnya evaluasi, mediasi sengketa, serta pengawasan terhadap ormas dan ormas asing di daerah pada Tahun Anggaran 2025.
Selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 23 hingga 25 Juni 2025, tim melakukan kunjungan langsung ke sekretariat empat ormas yang berada di wilayah Kabupaten Badung. Keempat ormas tersebut yakni Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Wali Sanga, Purna Paskibraka Indonesia Badung, Gets Family Community Kuta, dan Puri Selat Foundation.
Kegiatan verifikasi dan monitoring ini dilaksanakan oleh tim gabungan lintas sektor yang terdiri dari berbagai unsur, antara lain Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kementerian Hukum Bali, I Wayan Adhi Karmayana; Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Badung, Gde Ancana; Pasi Intel Kodim 1611/Badung, I Wayan Notes; Pj. Kanit 3 Satintelkam Polres Badung, Bambang Setyanto; Kanit 3 Satintelkam Polres Badung, I Gusti Ngurah Made Sarjana; serta Agen Intelijen Ahli Pertama BINDA Bali, Ida Ayu Putu Misyasih Pradipta.
Dalam pelaksanaannya, tim mencermati secara langsung berbagai aspek kelembagaan ormas, mulai dari legalitas badan hukum, kesesuaian visi dan misi dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan, hingga keaktifan organisasi dalam menjalankan fungsi sosialnya. Verifikasi juga mencakup pengecekan domisili sekretariat dan struktur kepengurusan untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumen resmi yang telah dilaporkan. Selain itu, tim turut memberikan pembinaan kepada para pengurus mengenai pentingnya tertib administrasi, pelaporan yang transparan, serta peran ormas dalam mendukung kebijakan dan program pemerintah daerah.
Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif dari pihak ormas. Beberapa catatan terkait kelengkapan dokumen telah didata dan akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing ormas untuk disampaikan ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Badung. Keterbukaan dan partisipasi aktif dari para pengurus selama proses verifikasi menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga legalitas dan akuntabilitas organisasi.
Keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong terciptanya iklim organisasi yang sehat, patuh hukum, dan selaras dengan prinsip good governance. Ke depan, kegiatan pengawasan dan pembinaan seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkala guna memastikan ormas di wilayah Provinsi Bali tumbuh dan berkembang secara tertib, transparan, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
